Mampukah PTMA Bersaing dengan PTN?
Musyawarah Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yang digelar di Aston Hotel Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Rabu (9/4). Menjadi ajang penting untuk membahas tantangan PTMA dalam menghadapi dominasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Salah satu suara kritis datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Dr. Desri Arwen, M.Pd, yang menyoroti ketimpangan regulasi dalam sistem penerimaan mahasiswa.
Ia menyatakan bahwa PTN kini membuka berbagai jalur penerimaan secara masif seperti seleksi mandiri, KIP Kuliah, dan PMDK yang menggerus hingga 70–80 persen calon mahasiswa, dan pada akhirnya mempersempit pasar bagi perguruan tinggi swasta, termasuk PTMA.
Rektor UM Tangerang juga mengkritik kecenderungan liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan tinggi yang dinilai semakin menguat di kalangan PTN. Menurutnya, orientasi pada kuantitas dan aspek komersial telah mengabaikan prinsip keadilan dan kualitas pendidikan.
“Kondisi ini menciptakan hukum rimba dalam dunia pendidikan tinggi,” tegasnya, “di mana PTN dengan sumber daya besar menguasai pasar, sementara PTMA tertinggal.”
Ia menekankan pentingnya konsolidasi antarlembaga PTMA melalui forum-forum seperti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, APTISI, dan LLDIKTI, guna memperjuangkan regulasi yang lebih adil. Dalam forum tersebut, Arwen menyerukan perlunya pembatasan kuota penerimaan mahasiswa di PTN serta adanya perlindungan kebijakan bagi PTMA agar tetap mampu bersaing. Pemerintah pun diingatkan agar tidak abai terhadap dampak dari regulasi yang dinilai merugikan kampus swasta.
“Jika tidak ada intervensi, PTMA akan semakin terpinggirkan, padahal kontribusinya terhadap pendidikan nasional sangat signifikan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Arwen mengusulkan dua strategi utama. Di internal, PTMA didorong untuk memperkuat kualitas akademik, melakukan diferensiasi program studi, dan meningkatkan publikasi ilmiah melalui inisiatif seperti APPTIMA.
Sementara di sisi eksternal, diperlukan langkah advokasi ke DPR dan Kemendikbudristek untuk mendorong revisi kebijakan dan pembagian sumber daya yang lebih proporsional.
Musyawarah ini diharapkan menjadi titik balik bagi PTMA untuk bangkit dan membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi dominasi PTN yang kian menguat.
