UM Tangerang Gelar Diskusi Publik Dugaan Penyadapan Kepala Negara, Bahas Dampaknya terhadap Stabilitas Nasional
TANGERANG – Universitas Muhammadiyah Tangerang menggelar diskusi publik bertajuk “Ketika Privasi Kepala Negara Terganggu: Dampak Penyadapan terhadap Kredibilitas dan Stabilitas Nasional” di Aula Lantai 15 UM Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang akademis untuk membahas isu dugaan penyadapan terhadap kepala negara, terutama dari perspektif hukum, ketatanegaraan, keamanan informasi, dan stabilitas nasional.
Diskusi menghadirkan Wakil Rektor III UM Tangerang, Assoc. Prof. Dr. Asrori Mukhtarom, S.H., M.A., sebagai keynote speaker, serta Assoc. Prof. Dr. Ahmad, S.H., M.H., sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai unsur Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di lingkungan UM Tangerang.
Dalam pemaparannya, Wakil Rektor III UM Tangerang mengulas dugaan penyadapan terhadap kepala negara dari perspektif hukum dan ketatanegaraan. Pembahasan mencakup aspek keamanan informasi, perlindungan privasi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan.
Selain itu, diskusi turut menyinggung dugaan pelanggaran hukum, proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga isu dugaan ancaman makar. Respons pemerintah pada 4 dan 6 November terhadap sejumlah indikasi yang menjadi perhatian publik juga menjadi bagian dari pembahasan.
Melalui perspektif tersebut, mahasiswa diajak memahami bahwa persoalan keamanan negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak individu dan prinsip-prinsip ketatanegaraan.
Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Ahmad, S.H., M.H., berpandangan bahwa dugaan praktik penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu ditangani sesuai ketentuan hukum. Apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat sekaligus berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas institusi negara.
Oleh karena itu, proses penegakan hukum perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi penting agar penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta stabilitas nasional.
Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi dialog dan tanya jawab. Mahasiswa secara aktif menyampaikan pandangan serta pertanyaan mengenai penguatan sistem keamanan informasi, perlindungan privasi pejabat negara, dan batasan kewenangan dalam praktik penyadapan.
Forum ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan akademis untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara keamanan negara, hak privasi, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi.
Melalui kegiatan ini, UM Tangerang mendorong mahasiswa agar semakin kritis dan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu hukum dan ketatanegaraan yang berkembang di tengah masyarakat. Diskusi publik tersebut juga menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi dalam menghadirkan ruang dialog ilmiah yang relevan dengan dinamika nasional.
Dokumentasi Kegiatan
