Kunjungan Komisi X DPR RI ke UNTIRTA, Rektor UM Tangerang Soroti Ketimpangan PTN dan PTS
SERANG – Persoalan kesetaraan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).
Rektor UM Tangerang, Dr. Warsito, M.Si., yang hadir dalam agenda tersebut, menyampaikan aspirasi agar kebijakan pendidikan tinggi tidak menempatkan PTS dalam posisi yang timpang, terutama dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Tim, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., bersama jajaran. Agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan pendidikan, sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi dari perguruan tinggi.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah pelaksanaan PMB sesuai Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026.
Komisi X DPR RI menekankan agar pelaksanaan PMB di perguruan tinggi berlangsung dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan.
“PMB harus dilaksanakan dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan tidak ada konflik kepentingan,” ungkap Hj. Himmatul Aliyah.
Selain pelaksanaan PMB, Komisi X juga menggali informasi mengenai proses penerimaan mahasiswa baru di PTN serta dampaknya terhadap PTS.
Dalam forum tersebut, Dr. Warsito menyoroti perbedaan sumber pembiayaan antara PTN dan PTS yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi.
“PTS hanya bergantung kepada pendapatan dari mahasiswa, sedangkan PTN mendapatkan dukungan dari negara. Semoga semangat untuk mencerdaskan anak bangsa antara PTS dan PTN tidak terdapat gap karena beda perlakuan oleh negara,” kata Dr. Warsito.
Menurutnya, keberadaan PTS memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Karena itu, kebijakan terkait PMB dan pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan kondisi serta kapasitas masing-masing perguruan tinggi.
Kehadiran Komisi X DPR RI di UNTIRTA menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Bagi UM Tangerang, forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi agar terdapat kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara PTN dan PTS.
Dialog antara DPR RI dan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penguatan kebijakan pendidikan tinggi, khususnya dalam menciptakan proses PMB yang transparan serta ekosistem pendidikan yang memberikan kesempatan berkembang secara proporsional bagi PTN dan PTS.
Dokumentasi Kegiatan :
